Ketua Komisi B DPRD Serahkan Bantuan Kursi Roda Bagi Warga Bungur
Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Ismail menyerahkan bantuan kursi roda bagi warga pemerlu di RW 03, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Alhamdulillah, saya sangat senang apalagi saya memang belum ada biaya untuk beli kursi roda
Penerima bantuan, warga RT 16/03, Kelurahan Bungur, Sumarni (66) mengatakan, bantuan ini memang sangat diperlukan karena sejak dirinya sakit dua bulan lalu sudah tidak mampu berjalan.
"Alhamdulillah, saya sangat senang apalagi saya memang belum ada biaya untuk beli kursi roda. Terima kasih Pak Ismail, beliau wakil rakyat yang nyata punya kepedulian besar kepada warga," ujarnya, Rabu (14/6).
35 Alat Bantu Fisik Didistribusikan ke Warga Johar BaruWarga RT 15/03, Kelurahan Bungur, Heni Lesmanawati (53), mewakili suaminya Urip Darja (57), yang saat ini menderita stroke juga merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan kursi roda tersebut.
"Suami saya menderita stroke sejak tiga tahun lalu. Selain ada kesulitan berbicara, suami saya juga mengalami kesulitan gerak di bagian kaki dan tangan kanan. Bantuan ini sangat membantu untuk mendukung mobilitas suami saya yang kesulitan berjalan," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menuturkan, pemberian bantuan kursi roda ini terealisasi melalui sinergi dengan Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat dan pihak Kelurahan Bungur.
"Alhamdulillah, hari ini melalui proses advokasi yang saya lakukan bisa terealisasi bantuan kursi roda bagi warga membutuhkan di wilayah RW 03, Kelurahan Bungur," ungkapnya.
Ismail berharap, program-program pemberian alat bantu kebutuhan fisik warga bisa terus ada, ditingkatkan dan dikembangkan.
“Alat bantu fisik ini sangat banyak jenisnya dan banyak warga membutuhkan berasal dari golongan kurang mampu yang memiliki keterbatasan finansial untuk membeli peralatan yang dibutuhkan," ucapnya.
Ismail menambahkan, untuk penyaluran alat bantu fisik, baik itu kursi roda, tongkat, alat bantu dengar dan yang lainnya ada dua cara. Pertama, aspirasi dari masyarakat kepada pendamping sosial yang ada di kelurahan. Kedua, melalui advokasi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik saat reses atau silaturahmi.
"Dari dua arah ini kita mengoptimalkan pendistribusian bagi warga membutuhkan. Kita akan perjuangan agar program bantuan ini bisa terus berlanjut dan diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," tandasnya.
